Agenda DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis 14 Agustus 2025 – Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Ciamis atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Ciamis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di Ruang Tumenggung Wiradikusumah DPRD Kabupaten Ciamis.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis H. Nanang Permana, M.H., didampingi para Wakil Ketua DPRD, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Bupati Ciamis, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, dan tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan, kritik, dan saran yang diberikan. Bupati menegaskan bahwa masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Raperda Perubahan APBD 2025 sebelum ditetapkan.
Pokok-Pokok Jawaban Bupati Ciamis
1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan sah lainnya dengan memanfaatkan digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penggalian potensi sektor ekonomi lokal.
2. Alokasi Belanja Prioritas – Mempertahankan alokasi pendidikan di atas 20%, cakupan Universal Health Coverage di sektor kesehatan, serta memprioritaskan infrastruktur dasar.
3. Pengendalian Defisit Anggaran – Penundaan belanja non-prioritas, efisiensi operasional, serta pembiayaan daerah untuk program yang memberikan manfaat signifikan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas – Publikasi realisasi anggaran secara berkala dan pelaporan capaian kinerja program yang dapat diakses publik.
5. Pemerataan Pembangunan – Percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan dan pinggiran.
Berdasarkan hasil Rapat Paripurna, jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan menjadi acuan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 pada tahap berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh pimpinan rapat setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan.
