Agenda DPRD Kabupaten Ciamis, Selasa 7 Oktober 2025 – Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Kerja bersama mitra kerja daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di Aula Rapat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B H. Awan Setiawan, S.P., didampingi Wakil Ketua Komisi B Erik Kridasetia, S.T., dan Sekretaris Komisi B Dr. Toto Marwoto, M.Pd., serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi B. Turut hadir perwakilan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Bank BJB Cabang Ciamis, Bank Artha Galuh Mandiri Perseroda Ciamis, dan PT. LKM Ciamis.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Bank BJB memaparkan capaian kinerja keuangan tahun 2025 yang menunjukkan tren peningkatan, khususnya pada sektor kredit. Ditegaskan bahwa perbaikan sistem dan manajemen keuangan menjadi fokus utama agar target dividen bagi pemerintah daerah dapat terwujud pada tahun 2026. Bank BJB juga berkomitmen memperluas layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi B Dr. Toto Marwoto, M.Pd., menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam mekanisme pembagian dividen dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agar memberikan manfaat optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara Ketua Komisi B H. Awan Setiawan, S.P., menekankan perlunya kehati-hatian dalam pemberian kredit, terutama terhadap sektor usaha yang berisiko tinggi seperti dapur pengolahan MBG (Makanan, Bahan, dan Gizi). Ia mengingatkan agar pihak perbankan lebih selektif dan memastikan setiap proses analisis kredit dilakukan secara profesional untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat maupun stabilitas lembaga keuangan daerah.
Dari sisi pemerintah daerah, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ciamis menyampaikan rencana strategis dan arah kebijakan ekonomi yang termuat dalam rancangan KUA-PPAS 2026, termasuk penguatan sektor ekonomi kerakyatan dan peningkatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi B, Erik Kridasetia, S.T., menegaskan bahwa hasil pembahasan Komisi B akan menjadi rekomendasi strategis dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, khususnya terkait optimalisasi peran BUMD dan pemenuhan laporan hasil audit oleh Bank Galuh Perdana serta evaluasi kinerja PT. LKM Ciamis.
Pihak PT. LKM Ciamis sendiri menjelaskan bahwa lembaganya tengah menerima surat perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang pemberian kredit selama enam bulan, sambil menunggu penambahan investasi dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Jika tidak ada langkah konkret, LKM akan mengajukan surat keterangan resmi kepada OJK untuk penyesuaian kebijakan.
Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan mitra kerja, serta mendorong agar kebijakan KUA-PPAS 2026 benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kinerja BUMD, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.