Ciamis, 13 November 2026 – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027. Laporan tersebut dibacakan oleh Imam Dana Kurnia, S.Pt., Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis, sebagai bentuk penyampaian hasil pembahasan yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Proses pembahasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan jadwal dan daftar inventarisasi masalah, penelaahan dokumen rancangan anggaran, rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait, hingga konsultasi dan koordinasi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta DPRD Kabupaten Garut. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya disusun dalam laporan dan disinkronkan bersama seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ciamis sebelum disampaikan dalam forum Rapat Paripurna.
Dalam laporannya, Badan Anggaran menguraikan sejumlah penyesuaian terhadap rancangan anggaran, terutama pada komponen pendapatan dan belanja daerah yang mengalami peningkatan dalam jumlah cukup besar dibandingkan rancangan awal. Hasil pembahasan juga menunjukkan adanya defisit anggaran yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selain menyampaikan gambaran umum kondisi keuangan daerah, Badan Anggaran turut memberikan perhatian terhadap upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi serta pembaruan data potensi pendapatan. Pada sisi belanja, rekomendasi diarahkan pada penyelarasan program pembangunan desa dengan perangkat daerah, penguatan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan dan perikanan, peningkatan daya saing industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta prioritas pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Perhatian lainnya meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan pendidikan keagamaan, serta pemutakhiran data kemiskinan agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran.
Badan Anggaran juga merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan peningkatan pendapatan daerah. Terkait rencana pembiayaan untuk revitalisasi Pasar Banjarsari, Pemerintah Daerah diminta memastikan pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dan keberlanjutan pengelolaan pasar. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ciamis telah menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Badan Anggaran dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setelah penyampaian laporan dan persetujuan dalam Rapat Paripurna, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 pada akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.