Ciamis, 11 November 2026 – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis menggelar rapat bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh dalam rangka membahas materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum serta Pengelolaan Sumber Daya Air. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPRD selaku Koordinator Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Galuh. Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan kedua rancangan peraturan daerah agar materi yang dirumuskan sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan difokuskan pada identifikasi kesesuaian materi muatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Selain itu, rapat juga membahas penghimpunan masukan, saran, dan pertimbangan dari perangkat daerah terkait sebagai bahan penyempurnaan materi muatan kedua rancangan peraturan daerah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa substansi pengaturan mengenai pengelolaan tempat pemakaman umum dan pengelolaan sumber daya air telah memperhatikan aspek kewenangan serta kebutuhan pengaturan di tingkat daerah.
Melalui rapat tersebut, telah teridentifikasi aspek kewenangan, kebutuhan pengaturan, serta kesesuaian materi muatan kedua rancangan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, rapat menghasilkan bahan penyempurnaan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Hasil tersebut menjadi bahan tindak lanjut dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah selanjutnya. Dengan demikian, proses penyusunan kedua rancangan peraturan daerah dapat terus diarahkan agar sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta kebutuhan pengaturan di Kabupaten Ciamis.