DPRD Kabupaten Ciamis Terima Kunjungan Kerja DPRD Kota Tasikmalaya Terkait Pengawasan Bidang Kepegawaian

Agenda DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis 02 Oktober 2025 – DPRD Kabupaten Ciamis menerima kunjungan kerja dari Pimpinan dan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya dalam rangka kajian antar daerah mengenai fungsi pengawasan DPRD di bidang kepegawaian.

Kunjungan ini menjadi forum untuk saling bertukar informasi serta memperkuat peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait tata kelola aparatur daerah dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Namun, karena pada saat yang sama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis tengah melaksanakan agenda yang padat, yakni rapat kerja Komisi C dan D bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan KUA-PPAS 2026, serta Komisi A dan B yang sedang melaksanakan tugas dinas luar daerah, maka kunjungan kerja tersebut tidak dapat diterima langsung oleh unsur Pimpinan maupun Anggota DPRD.

Tanpa mengurangi rasa hormat, rombongan DPRD Kota Tasikmalaya diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis, Dadang Mulyatna, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Bagian Umum dan Kesekretariatan, Asep Sulaeman, S.STP., M.M.

Dalam diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak membahas berbagai isu krusial terkait pengawasan DPRD dalam bidang kepegawaian, mulai dari mekanisme rekrutmen dan mutasi aparatur sipil negara, penempatan jabatan struktural sesuai kompetensi, hingga transparansi proses promosi dan evaluasi kinerja pegawai. Pihak DPRD Kota Tasikmalaya menggali informasi mengenai praktik pengawasan yang dijalankan DPRD Kabupaten Ciamis, termasuk peran komisi dalam melakukan pengawasan melalui rapat kerja, koordinasi dengan BKPSDM, serta pengawalan terhadap regulasi daerah agar pelaksanaan kebijakan kepegawaian tetap akuntabel dan berkeadilan.

Melalui kesempatan tersebut, jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan serta berharap hasil diskusi dapat memberikan manfaat positif bagi penguatan peran DPRD di kedua daerah, khususnya dalam pengawasan kepegawaian dan peningkatan tata kelola pemerintahan.