• Thu. Jul 18th, 2024

Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Ciamis TA. 2022 Disetujui Menjadi Perda

Humas Sekretariat DPRD Ciamis – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 telah disetujui menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut tertuang dalam Persetujuan Bersama antara Bupati Kabupaten Ciamis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis pada Senin (10/07/2023).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Permana dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Dede Herli dan Sopwan Ismail ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Ciamis, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, jajaran anggota Forkopimda Kabupaten Ciamis, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis Imam Dana Kurnia menyampaikan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

  1. Untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
  2. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
  3. Untuk menyajikan infomasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, arus kas, perubahan saldo, anggaran lebih, perubahan ekuitas dan operasional kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dari pembahasan tersebut, pada akhirnya badan anggaran dprd dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut :

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Terkait laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam APBD Tahun 2022 dengan hasil capaian bervariatif.
  3. Terkait realiasasi pendapatan, belanja dan pembiayaan PADA apbd Tahun Anggaran 2022 yang belum memenuhi target, menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintahan kabupaten ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.
  4. Pemerintah daerah telah cukup menjelaskan  raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2022, baik yang berkenaan dengan konsistensi, kebijakan, legalitas maupun tentang kesesuaian dengan temuan laporan hasil pemeriksaan bpk ri. Namun demikian badan anggaran  melihat terdapat beberapa hal yang masih perlu di diskusikan lebih lanjut. Pada gilirannya nanti kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi.

Berikut Rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis :

  1. PENDAPATAN DAERAH

Derajat Kemandirian Daerah yang dapat diukur oleh peranan pad terhadap dana perimbangan dan Pinjaman Daerah ditambah PAD, kontribusi capaian PAD terhadap total Belanja Daerah, kontribusi capaian PAD terhadap total belanja operasi,  menunjukan bahwa peranan dana perimbangan dari pusat dan pendapatan lainya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih mendominasi kerangka pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2022, untuk itu kami merekomendasikan agar :

  1. Akurasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditingkatkan sehingga dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya, disamping itu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan seiring dengan diterapkannya program pemerintah terkait dengan implementasi transaksi non tunai (TNT).
  2. Peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah, menjadi sebuah pilihan yang penting untuk segera ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan sejumlah peraturan daerah baru di bidang pajak dan retribusi daerah.
  3. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan pendapatan, pemerintah segera melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanan tugas, meningkatkan pengawasan secara berkala yang melibatkan Auditor dan PPNS serta mengembangkan  koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah baik antar SKPD terkait maupun dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
  4. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPH Pasal 21, serta sumber pendapatan daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak / wajib retribusi yang baru.
  5. Melakukan langkah langkah untuk meningkatkan PAD dari obyek pajak restoran yang bersumber dari alokasi dana BOS pada satuan pendidikan lingkup Pemprov Jabar dan Kementrian Agama.
  • BELANJA DAERAH
  • Rasio belanja terhadap total belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai, sedangkan rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal masih rendah. Rendahnya rasio tersebut menunjukan bahwa belanja pelayanan publik masih rendah dibanding dengan belanja pegawai, untuk itu  dprd merekomendasikan agar tingginya belanja pegawai ini diimbangi dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang memadai, sehingga pembangunan yang langsung menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, bisa dilaksanakan dengan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
  • Terkait peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah :
  • Memiliki dokumen perencanaan pembangunan (grand design pekerjaan umum) yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan.
  • Meningkatkan layanan dan kualitas kemantapan jalan kabupaten.
  • Anggaran pemeliharaan jalan seyogyanya menjadi prioritas sebagimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan jalan dan lalu lintas.
  • Percepatan pembangunan infrastruktur pertanian khususnya di daerah lumbung padi harus menjadi sekala prioritas dengan dukungan dana yang memadai.
  • Terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah :
  • Meningkatkan layanan rumah sakit daerah, fasilitas dan pengadaan dokter spesialis senantiasa terus diupayakan dengan cara kerjasama kemitraan dengan lembaga pendidikan terkait maupun perseorangan;
  • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dengan perbaikan kinerja, sarana,  tata kelola keuangan, pelaksanaan spm serta pemenuhan sdm kesehatan melalui akreditasi.
  • Menata ulang sejumlah klinik yang belum memiliki izin dan kelengkapan lainnya.
  • Terkait urusan pendidikan pada program pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan non formal, pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud dan pendidikan non formal/kesetaraan kami merekomendsasikan agar lebih dioptimalkan.
  • Terkait bantuan keuangan desa yang dialokasikan untuk tunjangan kesejahteraan bagi para tenaga pendidikan diniyah non formal seperti guru ngaji di tka tpa, dan dta serta para imam masjid, kami mrekomendasikan agar skpd terkait segera melakukan sinkronisasi dan validasi data dengan  melibatkan pihak pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan gejolak atau hal hal lain yang tidak diinginkan.
  • Terkait  bantuan sosial yang direncanakan dalam bentuk bantuan rutilahu, kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui skpd terkait agar bisa diserap oleh penerima manfaat yang tepat sasaran. Jangan ada lagi informasi bahwa ada sebagian warga masyarakat kabupaten ciamis yang tinggal di kandang ternak atau tempat yang tidak layak huni.
  • Terkait efisien pembayaran listrik, kami merekomendasikan agar seluruh pju di pasang meterisasi.
  • PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, seyogyanya memberi pengaruh dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terkait dana penyertaan modal untuk bumd, dprd merekomendasikan agar pemerintah daerah segera meningkatkan manajemen bumd terkait, sehingga dana penyertaan modal dari pemerintah daerah lebih dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat ciamis. Terkait pt lkm ciamis, dprd memerintahkan kepada pimpinan dprd untuk mengkaji dan mencari solusi dengan membentuk panitia khusus.

Catatan penting dari pembahasan raperda ini adalah kemampuan keuangan daerah kabupaten ciamis tahun anggaran 2022 sebesar         Rp 503.787.359.936,- besaran ini dihitung berdasarkan data yang sudah diaudit oleh BPK RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *